China vs Tibet: Budaya vs Modernisasi

Persoalan China – Tibet yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini memang sudah sangat panjang. Siapa yang menyangka bahwa akar permasalahan dari berbagai keributan yang muncul menjelang Olimpiade Beijing ini ternyata adalah sebuah gerakan kaum komunis China yang dilakukan pada tahun 1950? Kenyataan inilah yang akan coba dibahas pada tulisan kali ini.
Pada saat perang pembebasan China pada 1949, salah satu janji yang diberikan oleh pihak PKC adalah persamaan hak dari setiap orang, yang diwujudkan dalam penghapusan kelas masyarakat. Secara praktis, ini berarti merombak susunan social masyarakat lama yang bertumpu pada penguasa tuan tanah sebagai “raja kecil” pada daerah yang dimilikinya. Dalam hal ini, mereka berlaku sebagai kaum kapitalis (karena mereka satu-satunya yang memiliki kapital, tanah) dan para petani penggarap dan penyewa adalah kaum buruh (yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis).
Secara praktis, janji ini dipraktekkan dalam sebuah gerakan yang dinamakan land reform. Gerakan ini, di samping perang pembebasan dan pengusiran Jepang dari tanah China, menjadi legitimasi valid dari kekuasaan PKC di tanah China. Berkat tiga hal itulah kekuasaan PKC di tanah RRC diakui oleh rakyat banyak. Gerakan ini kemudian dilakukan ke seluruh penjuru China, dan pada aneksasi (baca: pembebasan) Tibet pada 1950, gerakan ini juga dilakukan.
Pada awal masuknya tangan-tangan PKC ke tanah Tibet, Dalai Lama sebagai Lama yang tertinggi mengakui kekuasaan PKC atas tanah PKC. Sayangnya, ketika gerakan ini direalisasikan, ternyata mengalami resistensi dari kaum aristokrat. Kaum aristokrat ini adalah kaum bangsawan yang menguasai penguasaan tanh dan berbagai harta kekayaan lain (sistem sosial masyarakat Tibet adalah penguasaan kekayaan dan kapital ekonomi pada golongan Lama/petinggi agama dan aristokrat/bangsawan yang hanya berjumlah 3% – 5% dari seluruh jumlah penduduk Tibet pada masa itu).
Yang menjadi masalah, sebagaimanahalnya berbagai kebudayaan di mana agama memegang peran sebagai penyambung kepercayaan rakyat, apalagi ditambah penokohan kharismatik pada diri Dalai Lama, rakyat mengakui dan menjalani kehidupan dengan senang hati. Kelihatannya, terlepas dari berbagai perubahan dan modernisasi yang dilakukan China, masyarakat Tibet masih tetap berpegang pada kepercayaan pada Dalai Lama dan masih berpegang pada kebudayaan lama yang religius.
Pada masa awal land reform inilah susunan masyarakat Tibet mengalami fase perombakan sosial besar-besaran. Dengan mengumandangkan semangat revolusi dengan cara kekerasan ala Marx, pelaksanaan land reform dilakukan dengan cara-cara yang brutal, yang ditujukan kepada kaum aristokrat dan kaum Lama yang selama ini menjadi pihak yang hidup sejahtera.
Pelaksanaan land reform yang dilakukan dengan cara kekerasan inilah yang menimbulkan resistensi besar dari rakyat Tibet. Berdasarkan film semi-dokumenter “Kundun”, pelaksanaan gerakan dilakukan dengan cara pembunuhan dan tentu saja ini berlawanan dengan sikap hidup mereka selama ini yang berdasarkan pada sikap anti kekerasan. Jelas saja, tindakan-tindakan tentara pembebasan (PLA) mendapat perlawanan dari rakyat.
Dari paparan di atas, bisa dilihat bahwa permasalahan China-Tibet adalah permasalahan yang berdasar dari permasalahan budaya yang berlawanan. Budaya Marxisme-Komunisme mendasarkan revolusi yang harus dilakukan dengan kekerasan, sementara budaya Tibet mendasarkan diri pada sikap anti kekerasan yang sangat kental, sesuai dengan citra Dalai Lama yang dikabarkan merupakan titisan dari Buddha kasih sayang (walaupun Buddha Lamaisme cukup berbeda dengan ajaran Buddha pada umumnya, misalnya saja makan daging atau perlakuan terhadap orang yang meninggal).
Permasalahan ini sangat terlihat dalam pelaksanaan land reform tersebut. Militer China (PLA) melakukan berbagai kekerasan, sementara pihak sipil Tibet melakukan tindakan tidak melawan. Tentu saja kondisi yang berbeda belum tentu akan ditemukan pada masa ini, apalagi bila melihat dari kenyataan di lapangan bahwa belum tentu yang melakukan tindakan anarki di Tibet (pada masa kini) adalah tentara Tibet, tapi merupakan propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh sipil untuk mendiskreditkan China.
Misalnya saja, dari toko yang dirusak. Kenyataannya, kebanyakan toko yang dirusak adalah toko milik orang Han (suku mayoritas di China), dan bukan milik suku minoritas Tibet. Berbagai foto yang muncul ke luar juga adalah foto rekayasa atau foto palsu yang bukan dari kejadian yang sebenarnya. Wartawan, yang katanya dihalang-halangi untuk masuk ke Tibet, juga ternyata tidak mengalami halangan berarti (kesaksian seorang wartawan senior Kompas). Jadi apa benar bahwa militer China melakukan tindakan represif dan anarkis di Tibet?
Sebaliknya, banyak juga kejadian “anti-China” yang muncul akhir-akhir ini ternyata hanyalah akal-akalan. Misalnya saja kejadian “rebutan” obor Olimpiade yang terjadi baru-baru ini. Banyak yang mengatakan bahwa orang yang “merebut” ternyata juga adalah orang yang ikut terlibat dalam demo pro-China. Ini mungkin dilakukan untuk memobilisasi rakyat dan meningkatkan rasa nasiolnalisme penduduk China.
Apapun, yang menjadi masalah adalah nasib Tibet sendiri. Pertarungan budaya vs modernisme yang diusung masing-masing pihak pada akhirnya akan kembali ke rakyat Tibet sendiri. Yang manakah yang akan menjadi masa depan Tibet? Bersama China dan menjadi besar, atau merdeka dan menjadi penentu nasibnya sendiri.

Awal Munculnya Pemikiran-Pemikiran pada Zaman Cina Kuno

Pemikiran filsafat klasik merupakan salah satu kekayaan kebudayaan Cina kuno yang paling bisa dibanggakan. Biasanya orang selalu merujuknya pada Konfusianisme, yang sebenarnya hanya merupakan salah satu dari banyak aliran yang muncul di Cina kuno. Sebenarnya seperti apakah awal dari kemunculan banyak aliran tersebut?

Pemikiran Cina kuno mulai berkembang sejak masa dinasti Zhou Timur (770 – 256 SM), tepatnya pada masa Musim Semi dan Musim Gugur (nama yang diambil dari Spring and Autumn Annals). Pada masa ini, pemikiran dan berbagai negara bermunculan (semi) dan hancur (gugur) dengan banyaknya, hingga muncul perkataan “seratus bunga bermekaran seratus pemikiran bermunculan”. Pada masa ini juga muncul nama-nama besar seperti Kong Zi (Konfusianisme), Lao Zi (Dao), Mo Zi (Mohisme), Han Feizi (Legalisme) hingga jenderal besar seperti Sun Zi.

Perlu diingat bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang menerapkan pemikiran yang inward looking sehingga dalam menghadapi masalah mereka selalu melihat pemecahannya dari dalam diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku juga pada masa itu. Peperangan yang terus berlangsung (hingga akhirnya kekuasaan mengerucut hingga 7 negara pada Warring States / Zhan Guo, yang akan dibahas pada posting lain) dicari akar permasalahannya dan pemecahannya dari dalam diri mereka sendiri.

Kesimpulan yang ditarik oleh sebagian besar dari pemikir-pemikir klasik itu adalah rusak dan korupnya masyarakat, yang menyebabkan runtuhnya kekuatan Cina sebagai pusat dunia (Zhongguo). Pemecahan masalah tersebut ada pada perbaikan yang dilakukan oleh diri sendiri, dengan cara yang berbeda pada masing-masing aliran. Pada akhirnya aliran-aliran ini sendiri berebut pengaruh dan dipedomani oleh masing-masing negara.

Pemikiran-pemikiran ini terus berkembang dengan coraknya masing-masing, dan pada akhirnya, aliran yang berkembang pesat dan bertahan bahkan hingga kini adalah Konfusianisme (yang telah diperbarui pada zaman Tang), Daoisme (yang kini banyak berkembang, bahkan menjadi agama sendiri) dan Buddhisme (yang telah mengalami sinifikasi dan berbeda dengan corak agam Buddha India). Dari semua aliran ini, yang bukan berasal dari Cina dan muncul pada masa yang berbeda (Buddhisme datang pada masa dinasti Han Barat pada abad ke-1) hanyalah Buddhisme dan itupun telah mengalami sinifikasi sehingga sangat kental dengan warna “Cina” di dalamya.

Pola-pola pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar dari segala perbuatan orang Cina. Satu hal yang menjadi persamaan dari aliran-aliran ini adalah penekanannya pada hal moralitas. Ini berbeda dengan corak filsafat Barat yang menekankan pada kontemplasi dan pencarian kebenaran. Pola filsafat Cina muncul untuk menjawab pertanyaan mengenai kenegaraan dan bagaimana “mengatur” manusia (sistem kontrol sosial masyarakat), coba bandingkan dengan pola Socrates, Plato dan Aristoteles yang pada awalannya lebih bersifat metafisis.

Perlu diingat bahwa filsafat ini muncul untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengatur manusia dan menciptakan negara yang kuat (dipercaya bahwa sejak dulu tujuan dari para intelektual adalah membuat negara kaya dan kuat / fu qiang). Oleh karena itu, tidak heran bahwa filsafat yang muncul juga membawa corak yang sama. Misalnya saja, Konfusianisme yang menekankan pada pendidikan moral untuk menciptakan masyarakat sejahtera, atau oposannya, legalisme, yang menekankan pada penerapan hukum untuk mengatur masyarakat dan manusia yang “jahat”.

Bahasan mengenai kebudayaan dan pemikiran Cina akan sangat sulit dan panjang untuk dijelaskan. Untuk selanjutnya saya mengharapkan komentar dan pertanyaan serta tanggapan dari pembaca mengenai kebudayaan Cina. Saya akan coba menanggapi dengan penjelasan yang lebih rinci lagi.

Cu@d next post…

Komunikasi dan Koordinasi massa pada masa China-Mao (ringkasan materi presentasi pada mata kuliah Sistem Sosial Politik China)

Bagaimanakah komunikasi dan koordinasi massa pada masa China-Mao Zedong? Benarkah sebagai sebuah Negara sosialis mereka menggunakan tangan besi dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat untuk melakuakn sesuai dengan keinginan penguasa? Ataukah ada cara lain yang dilakukan oleh rezim pemerintah China-Mao untuk mengarahkan keinginan masyarakat?

Pertanyaan itu bisa dijawab dengan memperhatikan tulisan dari Charles Lindblom mengenai koordinasi massa pada Politics and Market. Dalam buku ini, beliau menjelaskan tentang cara koordinasi massa yang lazim digunakan pada dunia massa Perang Dingin.

Dalam bukunya, Lindblom menyatakan bahwa koordinasi massa dilakukan dengan 3 macam mekanisme: Pasar, kekuasaan dan perseptoral. Pada mekanisme pasar, Negara lepas tangan terhadap kegiatan masyarakat dan politik. Ini berbeda 180º dengan system authority yang mengandalkan pada kuasa Negara untuk mengatur masyarakatnya. Sementara itu, beliau menulis bahwa ada satu lagi cara komando masyarakat yaitu dengan perseptoral (persuasi).

Sistem ini digunakan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Mulai dari propaganda melalui surat kabar (yang mana pada waktu itu semua dikendalikan di bawah pemerintah dengan “rajanya” Renmin Ribao) hingga pembentukan kelompok diskusi dengan “konsul2” yang ditunuk dan dibiayai pemerintah pada apa yang disebut sebagai “ritual Maois”.

Segala macam kegiatan ini dilakukan untuk mendoktrin masyarakat China dengan sosialisme dan sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran Mao Zedong. Di sini, propaganda dilakukan dengan diperkuat oleh system authority yang sangat kuat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan itu (biasanya setelah bertani).

Setelah sosialisme berhasil ditanamkan dengan cukup kuat, baru dilakukan penerapan system perseptoral pada masyarakat Cina. Kader militant yang diperlukan untuk memberikan “persuasi” dan propaganda telah tersedia dengan baik dan siap untuk digunakan oleh partai. Mulai saat inilah dilakukan penerapan perseptoral. Kelompok-kelompok diskusi yang tadinya digunakan untuk memberikan doktrinasi kini digeser fungsinya menjadi lembaga mobilisasi massa dengan cara memberikan insentif material (sebelum komune) dan insentif moral.

System ini juga yang membuat system komune berhasil diterapkan dengan mulus. Bermula dari penerapan komune di daerah Hsing-yang yang cukup berhasil. Keberhasilan komune percontohan ini dipublikasikan besar-besaran dan dipuji secara berlebihan oleh Mao Zedong. Pada akhirnya, dengan propaganda dan publikasi positif seperti itu, rakyat daerah lain berlomba-lomba meminta daerahnya dijadikan komune, dan PKC berhasil membuat komune di seluruh Cina menjadi kenyataan.

Pembahasan untuk masalah insentif material dan insentif moral akan dilanjutkan minggu depan.

Konfusianisme dan Gaib…

Loh… Kok judulnya gitu???

Sebetulnya posting ini ditulis untuk menanggapi banyaknya permintaan yang menanyakan tentang pendapat Konfusius mengenai hal gaib (mungkin karena banyak yang menyangka kalau Konfusianisme itu agama). Padahal sebenarnya menurut saya, Konfusianisme itu ya seperti namanya, -isme, yang berarti ideologi, jalan dan cara hidup.

Sebenarnya, Kong Zi sendiri tidak pernah membicarakan tentang masalah hidup setelah mati, Tuhan, ataupun hal-hal gaib lainnya. Ini berbeda dengan Taoisme yang banyak membahas tentang masalah tersebut, bahkan menyatakan bahwa manusia juga bisa mencapai tingkat dewa (seperti kisah di Eight Immortalsnya James Legge), atau Buddha yang membahas tentang lingkaran reinkarnasi sebelum mencapai tingkatan Boddhisatva dan menjadi Buddha.

Mungkin satu-satunya jawaban Konfusius tentang kehidupan setelah mati adalah ketika ditanyakan oleh muridnya, yang dijawabnya: Untuk apa memikirkan kehidupan setelah mati, padahal masih banyak yang belum terjawab dalam hidup.

Apakah ini artinya konfusius tidak perduli tentang kehidupan setelah mati? Mungkin tidak juga. buktinya dia membuat konsep tentang xiao terhadap leluhur.

Sementara itu, untuk masalah dengan Tian (langit) Konfusius kelihatannya juga mendasarkan takdir pada konsep Tao dan sistem kausalitas. Sebab akibat adalah hukum yang berlaku dan karma adalah aturan yang dipegang teguh oleh semua pihak: Jangan melakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan pada dirimu (Analects of Confucius).

Saya setuju dengan comment Johannes pada posting sebelumnya (dinasti Zhou) bahwa Konfusius adalah guru moral, tapi untuk masalah Tian, jujur ilmu saya masih sangat kurang. Mungkin akan dibahas pada posting-posting selanjutnya.

Cu@dnextpost

Hubungan Kemitraan Strategis Tiongkok-Indonesia by Prof. Liang Liji (Beijing University) diambil dari milis

1.Tradisi Kebudayaan Tiongkok Dalam Kebijakan Luar Negerinya Di
 Zaman Feodal

Sejak zaman dahulu Tiongkok adalah negara agraris yang terbesar,
 terkuat dan termaju di Asia Timur dan tradisi kebudayaannya telah berdampak
 luas ke negeri-negeri di sekitar. Secara ringkas tradisi kebudayaan
 Tiongkok boleh diungkapkan dalam dua kata,iaitu berpangkal pada “?” dan
 berakhir pada “?”. Apa yang dimaksudkan dengan kata “?”
 itu?Konfusius (Kong Hu Zu) menjelaskan: “????” (“Yang dimaksudkan
 dengan “?” ialah bersayang-sayangan”), iaitu antara manusia dengan
 manusia hendaklah bersayang-sayangan. Kemudian Konfusius menandaskan lagi:
 “????,????” (Apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah
 lakukan kepada orang lain) dan“??????,??????” (“Jika diri sendiri
 ingin tumbuh, tumbuhkan pula orang lain; jika diri sendiri ingin makmur,
 makmurkan pula orang lain). Dan kata “?” berarti
 rukun-damai-harmonis, itulah yang dijadikan tujuan terakhir yang hendak dicapai melalui
 upaya “?”. Maka Konfusius berkata: “???,???”(Dalam mengupayakan
 tata kesopanan, yang diutamakan adalah rukun-damai-harmonis). Konfusius
 menandaskan: “??????,??????”(Orang berbudi luhur menuntut
 rukun-damai-harmonis dengan menampung keragaman. Orang berbudi rendah menuntut
 keseragaman tanpa mengenal rukun-damai-harmonis). Dunia ini memang
 multilateral dan pluralistis, tiap pihak mempunyai pendirian, sikap dan visi
 sendiri berdasarkan keadaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Hanya
 dengan mengakui keragaman dalam perbedaan dan saling sayang-menyayangi,
 hormat-menghormati, tenggang-menengang barulah bisa mencapai
 rukun-damai-harmonis.. Sebaliknya kalau menolak keragaman dan tiap pihak menuntut
 keseragaman dengan mengeksklusifkan pihak yang berlainan, maka dunia
 akan penuh konflik dan permusuhan. Dilihat dari inti falsafahnya memang
 banyak persamaan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika 

Di zaman feodal tradisi kebudayaan Tiongkok yang mengutamakan rukun-
 damai-harmonis itu tentu tidak terlepas dari wawasan feodalisme yang
 egosentris. Bangsa Tionghoa di zaman purba menganggap “Langit” adalah
 yang maha kuasa dan maha pencipta. Langit telah mengutus Putranya untuk
 menguasai jagat. Maka kaisar zaman feodal selalu menganggap dirinya
 adalah “??” (Putra Langit)yang merajai seluruh jagat. Kaisar feodal
 Tiongkok menganggap dirinya sebagai “Kaisar Sejagat” yang
 berkewajiban membina rukun-damai-harmonis melalui hubungan yang disebut
 “??-????”(Hubungan Negara Metropolitan dengan Negara Vasal melalui
 Penyembahan Upeti). Menurut anggapan kaisar feodal, Tiongkok adalah “Negara
 Atasan” yang berkewajiban melindungi keamaan dunia di sekitar, sedangkan
 negara-negara di sekitar adalah “Negara Bawahan” yang merupakan
 pagar pelindung. Bagi kaisar feodal Tiongkok yang penting adalah
 kedudukannya sebagai “Kaisar Sejagat” diakui dan dijunjung oleh
 negeri-negeri di sekitar melalui penyembahan upeti, dan untuk menggalakkan
 penyembahan upeti kaisar Tiongkok menjalankan kebijakan “????”?(sembahan
 sedikit dibalas anugerah banyak). Sedangkan bagi “Negara Vasal”,
 yang penting adalah dengan menjunjung Tiongkok sebagai “Negara
 Metropolitan” mereka akan mendapat pengiktirafan dan penganugerahan berlipat
 ganda dari dinasti feodal Tiongkok, sehingga kedudukannya dan
 keamanannya dapat dijamin oleh negara terbesar dan terkuat di zaman itu. Wawasan
 feodalisme yang egosentrik itu juga terpancar pada raja-raja Melayu di
 zaman feodal. Misalnya dalam Sejarah Melayu ketika muncul kerajaan
 Melayu yang besar, sering diikuti dengan kalimat yang berbunyi:”Maka
 adalah kerajaan baginda itu, segala raja-raja dari masyrik lalu ke maghrib
 sekaliannya takluk kepada baginda.” Jadi itu sudah menjadi sifat dan
 tabiat umum bagi kaisar atau raja feodal yang menganggap dirinya
 teragung di sejagat dan semua takluk kepadanya. Dan kaisar feodal Tiongkok
 selalu menganggap bahwa dunia yang rukun-damai-harmonis hanya bisa
 direalisasi melalui tatanan “Hubungan Negara Metropolitan dengan Negara
 Vasal melalui Penyambagan Upeti”.

Sejak Dinasti Qin dan Han berhasil menyatukan seluruh Tiongkok dan
 mendirikan negara kesatuan feodal yang terbesar dan terkuat di Asia Timur
 pada dua ribu tahun lebih yang lalu, maka mulailah dibina “Hubungan
 Negara Metropolitan dengan Negara Vasal melalui Penyembahan Upeti”,
 terutama di kasawan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Hubungan resmi
 antara Tiongkok dengan Nusantara juga dimulai pada zaman itu, demikian yang
 dicatat dalam Hou Han Shu (Kepustakaan Dinasti Han Belakangan) :

 Pada tahun ke 6 Tahun Yong Jian (131 M—Pen) Ye Diao yang di
sebelah luar Re Nan, rajanya Bian mengirim utusan untuk menyembahkan upeti.
Kaisar menganugerahi Raja Diao Bian dengan cap kempa serta kain sutera dewangga.

Negeri yang disebut “Ye Diao” ialah “Javadvipa” , nama rajanya
 yang disebut “Diao Bian” ialah “Devavarman”. Jadi sejak tahun
 131 Tiongkok sudah mulai menjalin hubungan resmi dengan Indonesia dan
 hubungan itu terus berkelanjutan dari dinasti ke dinasti. 

Sampai abad ke-7 antara Dinasti Tang dengan Sriwijaya mulai ada
 pertukaran kebudayaan yang mendalam, terutama melalui agama Buddha. Dan
 perintisnya adalah Yi Jing (I-Tsing), pendeta Buddha Dinasti Tang yang
 termahsyur. Pada tahun 671 Yi Jing dalam pelayarannya ke India singgah di
 Sriwijaya dan segera dikagumkan oleh kemajuan kebudayaan Buddhanya.,
 demikian dikisahkan kesan pertamanya dalam Sarvastivada Karma:

Adapun di kepulauan Laut Selatan banyaklah orang yang menjunjung
agama (Buddha). Demikian pula rajanya sangat mengutamakan kebajikan.
Di bandar Sriwijaya jumlah para biksu mencapai ribuan orang. Semuanya
giat menuntut ilmu dan menjalankan ibadat. Apa yang dipelajarinya tidak
berbeda dengan yang dipelajari di Tiongkok. Tata caranya dan upacara
peralatannya pun semua sama belaka.

Tadinya Yi Jing tidak ada rencana untuk tinggal lama di Sriwijaya,
 tetapi setelah melihat begitu maju kebudayaan Buddhanya dan begitu baik
 suasana dan sarananya untuk studi, maka ia pun mengambil keputusan untuk
 tinggal 6 bulan lebih lama “guna mempelajari pramasastra Sanskrit”.
 Ternyata hasilnya sangat memuaskan sehingga ia menganjurkan kepada para
 pendeta agung Dinasti Tang yang berniat menuntut ilmu ke Tanah Barat
 (India) “seeloknya singgah dahulu di negeri itu (Sriwijaya) barang
 satu dua tahun untuk mempeljari tata caranya, kemudian barulah pergi ke
 India”. Menurut catatan Yi Jing, di antara pendeta Dinasti Tang yang
 melawat ke India dengan mengambil jalan laut tidak kurang dari 19 orang
 yang pernah mengunjungi Sriwijaya atau Kalinga dan ada yang senang
 sekali tinggal di Sriwijaya sehingga tidak mau kembali lagi. Waktu pulang
 dari India, Yi Jing menetap lagi di Sriwijaya sampai belasan tahun
 lamanya, karena beliau mengganggap Sriwijaya lebih baik sarananya untuk
 dijadikan basis studi agama dan tempat menyalin kitab Buddha Tripitaka yang
 dibawanya dari India sejumlah 500,000 gatha lebih. Dalam sejarah
 Tiongkok Yi Jing mungkin adalah orang pertama yang menyadari pentingnya
 peranan bahasa dalam pertukaran kebudayaan, beliau telah secara khusus
 memperkenalkan beberapa nama pendeta Dinasti Tang yang memahami bahasa
 Kunlun, iaitu bahasa Melayu kuno yang berlaku di Sriwijaya. Jadi bahasa
 Melayu kuno sudah dikenal di Tiongkok sejak abad ke-7.

2.Hubungan Tiongkok-Nusantara Mencapai puncak Kejayaannya Di
 Zaman Dinasti Ming 

Setelah Dinasti Ming berhasil menggantikan Dinasti Yuan Mongol pada
 tahun 1368, maka kaisar pertamanya Ming Tai Zu kembali melanjutkan tradisi
 kebudayaan Tiongkok yang mengutamakan rukun-damai-harmonis dengan
 memulihkan “Hubungan Negara Metropolitan dengan Negara Vasal melalui
 Penyembahan Upeti”. Kaisar Ming Tai Zu mengirim utusan ke Asia Tenggara
 untuk memaklumatkan kebijakan luar negerinya, iaitu “hidup berukunan
 dengan negeri tetangga, tidak saling menyerang, yang mayoritas tidak
 menindas yang minoritas, yang kuat tidak menggencet yang lemah, agar bisa
 sama-sama menikmati perdamaian dan kesejahteraan dunia” 

Kaisar Ming Cheng Zu yang bertakhta pada tahun 1403 meneruskan dan
 mengembangkan kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Ming Tai Zu dengan
 asas-asas yang lebih jelas: 

1) Sebagai “Kaisar Sejagat”, Kaisar Ming berkewajiban melaksanakan
 kehendak Langit, menebarkan kebajikan dan kesusilaan ke seluruh dunia.

2) Kaisar Ming berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan agar umat
 sejagat bisa mendapatkan rejeki, tiada yang kehilangan tempat bernaung.

3)     Umat sejagat harus tunduk kepada Kodrat Langit, taat pada titah
 Kaisar Ming, masing-masing mengikuti tata kesopanan dan menjaga diri,
 tidak boleh melampaui batas.

4)     Di bawah pengawasan Kaisar Ming, semua negeri hidup rukun-damai-
  harmonis, tidak boleh yang mayoritas menindas yang minoritas dan yang
 kuat menggencet yang lemah.

5) Tujuan terakhir yang hendak dicapai ialah semua negeri bisa
 sama-sama menikmati ketentraman dan kesejahteraan dunia.

Demi menerapkan kebijakan luar negerinya dan meningkatkan kewibawaannya
 Ming Cheng Zu merasa perlu secara besar-besaran mengirim misi muhibah
 ke negeri-negeri di sekitar. Pada tahun 1405 Zheng He untuk pertama
 kali ditugaskan memimpin suatu armada terbesar di dunia yang terdiri dari
 100 sampai 200 buah kapal besar dan kecil serta anak buah (termasuk
 perwira dan prajurit) sebanyak 27,000 sampai 28,000 orang, berlayar
 mengejuju ke Samudra Barat. Semenjak itu Zheng He berturut-turut telah
 memimpin armadanya ke Samudra Barat sampai tujuh kali banyaknya. Nusantara
 adalah daerah yang pasti dikunjunginya dan juga yang paling lama
 disinggahinya. Boleh dikatakan yang paling sukses dalam menerapkan asas-asas
 kebijakan luar negeri Dinasti Ming adalah di kawasan Nusantara.
 Kedatanngan Armada Laksamana Zheng He telah membuktikan kepada rakyat di
 Nusantara bahwa Tiongkok adalah suatu negara besar yang memiliki tradisi
 kebudayaan yang mengutamakan rukun-damai-harmonis, menjunjung tinggi tata
 kesopanan, tahu menghormati kedaulatan negeri lain dan tidak pernah
 berniat mengekspansi atau mencampuri urusan negeri lain. Maka kedatangan
  Laksamana Zheng He di Nusantara selalu mendapat sambutan yang hangat
 sekali..Tiap tiba di suatu negeri, di samping membacakan Surat Titah
 Kaisar, Laksamana Zheng He pun menyerahkan bingkisan anugerah dari Kaisar
 Ming kepada raja di tempat sebagai tanda iktikad baik untuk bersahabatan,
 lalu mengadakan perniagaan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan
 masing-masing. Selain itu Laksamana Zheng He masih membuat banyak kebajikan
 yang dapat mendatangkan ketenteraman dan kesejahteraan bagi negeri yang
 dikunjunginya. Oleh sebab itu sampai sekarang bekas peninggalan
 sejarahnya masih dipelihara baik dan terus diziarahi penduduk, cerita dan
 dongeng rakyat mengenai Zheng He juga terus tersebar dari mulut ke mulut
 tak pernah putus. Pada tahun 2006 di banyak tempat di kawasan Nusantara
 telah digelar secara besar-besaran upacara dan seminar mengenai
 Peringatan 600 Tahun Pelayaran Zheng He ke Samudra Barat. Itu menunjukkan
 bahwa rakyat di Nusantara masih terus mengenangkan jasa-jasa sejarah
 Laksamana Zheng He yang mendatangkan persahabatan, ketentraman dan
 kesejahteraan.

Laksamana Zheng Ho telah meletakan landasan sejarah dalam hubungan
 silaturahmi Tiongkok-Nusantara. Jasa sejarahnya melingkupi banyak bidang:

Pertama. Meningkatkan keakraban hubungan Tiongkok-Nusantara ke
 peringkat optimal di zaman feodal. Banyak contoh yang membuktikan bahwa
 kedatangan Laksamanan Zheng He dengan armadanya semata-mata untuk menebarkan
 benih persahabatan, tidak mengancam siapa pun, maka mendapat sambutan
 yang sangat antusias dan positif dari negeri-negeri di Nusantara. Banyak
 raja di Nusantara yang mengambil inisiatif untuk sendiri langsung
 berkunjung ke Tiongkok demi menjalin hubungan silatuhrami yang lebih akrab.
 Raja-raja yang berkunjun ke Tiongkok pada membawa rombongan dalam
 jumlah besar-besaran. Pertama yang datang berkunjung adalah Raja Brunei
 dengan rombongannya sebanyak 180 orang. Kemudian disusul oleh Raja Melaka
 dengan rombongannya yang memecahkan rekor sejarah, iaitu sebanyak 540
 orang lebih. Kemudian disusul lagi oleh Raja Sulu dengan rombongannya
 sebanyak 340 orang lebih. Sedangkan raja-raja lainnya yang tidak sempat
 datang berkunjung sendiri pada mengirim utusan. Kunjungan langsung yang
 secara besar-besaran dari raja-raja dan utusan-utusan raja di Nusantara
 itu telah berhasil mempererat hubungan silaturahmi kedua pihak..

Kedua. Memberantas bajak laut di Laut Selatan demi memperlancar
 hubungan upeti dan perniagaan antara Tiongkok dengan Nusantara. Pada masa awal
 Dinasti Ming, Laut Selatan Tiongkok tidak aman, sering diganggu oleh
 bajak laut sehingga hubungan upeti dan perniagaan antara Tiongkok dengan
 Nusantara tidak bisa berjalan mulus. Di antaranya yang paling ganas
 dan sewenang-wenang adalah kawanan bajak laut yang bersarang di
 Palembang, gembongnya bernama Chen Zu Yi. Pada tahun 1407 Armada Laksamana Zheng
 He berhasil membasminya dan Laut Selatan Tiongkok menjadi aman dan
 tenteram, kegiatan-kegiatan utusan upeti dan perniagaan bilateral dapat
 berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan lagi. 

Ketiga. Membina perdamaian dan keadilan untuk menstabilkan situasi di
 kawasan Asia Tenggara. Kaisar Ming menganggap dirinya sebagai “Kaisar
 Sejagat” yang berkewajiban membela perdamaian dan keadilan
 antarbangsa, maka ketika terjadi persengketaan atau krisis perang, negara yang
 bersangkutan lebih suka mencari bantuan kepada Kaisar Ming untuk
 mendamaikannya. Dan Kaisar Ming pun selalu membela perdamaian dan keadilan
 dengan berdiri di pihak yang lemah dan yang dicederakan, berusaha
 menyelesaikan persengketaan dan krisis perang dengan jalan damai tanpa
 menggunakan kekerasan. 

    Keempat. Medorong pertukaran kebudayaan antara Tiongkok dengan
 Nusantara. Armada Laksamana Zheng He yang jumlah anggotanya mencapai
 27,000-28,000 orang, tiap kali mengunjungi Nusantara tentu bergaulan dengan
 penduduk setempat untuk berbeli-belian dan beramah-ramahan. Pergaulan
 sehari-hari itu pada hahikatnya merupakan pertukaran kebudayaan, karena
 antara kedua pihak selain saling sapa-menyapa, juga mencoba saling
 mengenal adat-istiadat dan kebudayaan masing-masing, agar bisa menambah
 saling pengertian dan mempererat persahabatan. 

Selaras dengan semakin akrabnya hubungan silaturahmi dan semakin
 kerapnya pertukaran kebudayaan antara Tiongkok dengan Nusantara, makan
 semakin diperlukan pula bahasa tampil ke muka memainkan peranannya sebagai
 alat berkemunikasi yang efektif. Oleh karena itu, di zaman Dinasti Ming,
 iaitu 600 tahun lebih yang lalu, bahasa Melayu secara resmi sudah
 diajarkan di lembaga pendidikan bahasa asing yang disebut “Si Yi Guan”.
 Dan bagaimana ditekankan pentingnya bahasa asing itu, dapat dilihat
 dari sebuah motonya yang berbunyi: ”Ilmu penyalinan bahasa asing itu
 boleh bertahun tidak digunakan, tetapi tidak boleh sehari tidak
 disiapkan”. Pada masa hampir bersamaan telah lahir pula kamus Mandarin-Melayu
 yang terawal dalam sejarah Tiongkok. Semua itu menandakan bahwa hubungan
 Tiongkok-Nusantara telah mencapai puncak kejayaannya yang gemilang di
 zaman Dinasti Ming.

Kelima. Ikut menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Sebagaimana
 diketahui, Laksamana Zheng He adalah seorang Muslim saleh yang berasal dari
 keluarga Muslim turun-temurun, ayahnya seorang haji yang telah
 menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Pada masa itu agama Islam sudah mulai
 tersebar di Nusantara, maka kedatangan Laksamana Zheng He di Nusantara tentu
 memberi dampakan pula pada penyebaran agama Islam. Rupanya bukan
 kebetulan kalau masanya agama Islam menyebar luas di Nusantara bertepatan
 dengan masanya Laksamana Zheng He 7 kali berlayar ke Samudra Barat. Dan
 sumbangan Laksamana Zheng He dalam hal itu sudah banyak dibahas oleh
 sarjana Indonesia.

Keenam. Menggalakkan orang Tionghoa berimigrasi ke Nusantara.
 Kedatangan Armada Laksamana Zheng He di Nusantara telah mengamankan jalan laut
 dari gangguan bajak laut, itu telah memudahkan orang Tionghoa,
 terutama yang dari provinsi Guangdong (Kanton) dan Fujian (Hokkian) merantau
 ke Nusantara. Disamping itu, anggota Armada Laksamana Zheng He yang
 sempat datang di Nusantara juga telah menyuguhkan banyak informasi konkrit
 yang langsung menjelaskan tentang keadaan dan kehidupan perantau
 Tionghoa di Nusantara sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk
 merantau ke “Nanyang” (Laut Selatan), lebih-lebih ketika keadaan dalam
 negeri sedang terpuruk.

Hubungan Tiongkok-Nusantara yang rukun-damai-harmonis pada abad ke 15
 itu kemudian tidak dapat dilanjutkan lagi karena keterbatasan sejarah.
 Di zaman feodal. “Hubungan Negara Metrotolitan dengan Negara Vasal
 melalui Penyembahan Upeti” dapat diterapkan dan Laksamana Zheng He bisa
 tujuh kali melangsungkan pelayaran ke Samudra Barat karena dijamin dan
 didukung oleh kekuatan dan kekayaan negara. Begitu juga perniagaan
 melalui upeti yang menguntungkan sepihak itu bisa dipertahankan juga karena
 dijamin dan didukung oleh kekuatan dan kekayaan negara. Perniagaan
 melalui upeti itu pada hakekatnya bukanlah perniagaan komoditi bebas dan
 “sembahan sedikit dibalas anugerah banyak” sama sekali bertentangan
 dengan hukum ekonomi pasar. Dan lagi tujuan Armada Laksamana Zheng He
 ke Samudra Barat bukanlah untuk membuka pasar dunia, maka tidak
 mendorong Tiongkok dari ekonomi natural beralih ke ekonomi pasar, dari
 masyarakat feodalis beralih ke masyarakat kapitalis. Apabila kekuatan dan
 kekayaan negara Dinasti Ming sudah tidak mampu menanggung beban itu, maka
 kaisar feodah Tiongkok pun tidak bisa memainkan peranan sebagai “Kaisar
 Sejagat” lagi dan pelayaran Laksamana Zheng He ke Samudra Barat pun
 terpaksa dihentikan dan tidak ada penerusnya lagi. 

Pada abad ke-16 kaum penjajah Barat mulai membentangkan sayapnya ke
 Timur, seluruh Nusantara berangsur menjadi negeri jajahan Barat dan
 Tiongkok pun berangsur menjadi negeri setengah jajahan. Berabad-abad lamanya
 hubungan resmi antara Tiongkok dengan Nusantara terputus, kedua bangsa
 mengalami nasib malang yang sama. Maka dalam sejarah perjuangan
 nasional kedua bangsa selalu saling menaruh simpati dan saling
 sokong-menyokong hingga mencapai tujuan nasional masing-masing.

Berdirinya Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok seusai
 Perang Dunia II membuka halaman baru dalam sejarah hubungan kedua bangsa,
 dan dibukanya hubungan diplomatik RI-RRT pada tahun 1950 dan
 diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 merupakan tonggak sejarah
 bagi kebangkitan bangsa Asia-Afrika. Tetapi waktu itu Perang Dingin
 sudah menjalar, dunia terpecah belah dalam blok-blok yang bertentangan.
 Untuk mengembangkan hubungan diplomatik yang baru dibuka dan menjamin
 suksesnya Konferensi AA, Indonesia dan Tiongkok perlu berkerja sama
 dengan baik dalam menyelaraskan sikap pendirian dan kepentingan yang
 berbeda-beda. Dan sejarah telah membuktikan bahwa suksesnya Konferensi AA
 tidak bisa dipisahkan dari peranan signifikan yang dimainkan oleh Indonesia
 dan Tiongkok. Pertama Presiden Indonesia, Soekarno, dalam pidato
 pembukaannya menandaskan bahwa “kita, peserta konperensi, berasal dari
 kebangsaan yang berlainan, begitu juga latar belakang sosial dan budaya,
 agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun kita
 dapat bersatu, dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat
 kolonialisme, oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan
 memperkokoh perdamaian.” Pidato Prersiden Soekarno itu telah menetapkan
 nada dasar Konferensi AA. Kemudian Perdana Menteri Tiongkok, Zhou En Lai,
 juga menandaskan bahwa Delegasi Tiongkok datang untuk mencari
 persepahaman bukan perselisihan, menuntut persatuan dalam perbedaan dan
 berpegang pada lima prinsip koeksistensi secara damai, iaitu menghormati
 kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing, tidak saling mengagresi, tidak
 saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan saling
 menguntungkan, hidup berdampingan secara damai. Pernyataan PM Zhou itu
 telah berhasil mengatasi keprasangkaan dan menghindarkan perpecahan yang
 akan menghambat kelancaran Konferensi AA. Sikap pandangan dari kedua
 pimpinan negara itu boleh dikatakan sesuai dengan tradisi kebudayaan yang
 mengutamakan  rukun-damai-harnonis dalam keragaman dan itu kemudian
 dituangkan ke dalam Dasa Sila Bandung.

Setelah menempuh jalan sejarah yang berliku-liku kini Perang Dingin
 sudah berakhir dan dunia pun sudah memasuki era globalisasi.. Dalam
 menghadapi peluang dan tantangan globalisasi Tiongkok dan Indonesia serta
 negara ASEAN lainnya semakin menyadari pentingnya mempererat hubungan
 kedua pihak yang sudah bersejarah. Maka pada tahun 1997 Tiongkok dan ASEAN
 pun sepakat untuk memajukan lebih lanjut hubungan bilateral ditinjau
 dari prospek strateris bersama, berusaha membina hubungan kemitraan yang
 saling percaya-mempercayai. Pada kesempatan itu Presiden Tiongkok,
 Jiang Ze Ming menegaskan:”Persahabatan tradisional yang sudah lama,
 pengalaman nasib sejarah yang mirip, keinginan sama untuk mempertahankan
 perdamaian dan mengembangkan ekonomi merupakan pondamen sejarah yang
 penting dan real dalam memperkuat kerja sama yang bersahabat dan saling
 percaya-mempercayai”.

Kemudian pada bulan Oktober tahun 2003, dalam rangka menghadiri
 Konferensi ke 7 ASEAN + 1 di Bali, Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jia Bao,
 menandatangani deklarasi bersama yang menyatakan bahwa Tiongkok dan ASEAN
 bersetuju menjalin hubungan kemitraan strategis. Pada kesempatan itu PM
 Wen Jia Bao mengumumkan tiga asas kebijakan luar negeri Tiongkok, iaitu
 “hidup rukun bersama negara tetangga”. “hidup aman bersama
 negara tetangga” dan “hidup makmur bersama negara tetangga”. “Hidup
 rukun bersama negara tetangga” berarti hidup berdampingan secara
 rukun-damai-harmonis dengan negara sekitar untuk memelihara kestabilan dan
 ketentraman serantau. “Hidup aman dengan negara tetangga” berarti
 saling hormat-menghormati dan percaya-memercayai, menyelesaikan segala
 perselisihan dan persengketaan dengan jalan negosiasi secara damai agar
 terpelihara keamanan dan perdamaian serantau. “Hidup makmur bersama
 negara tetangga” berarti menperluas kerjasama ekonomi dengan mendorong
 terbentuknya Region Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok agar bisa
 mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama. Asas yang pertama dan yang kedua
 boleh dikatakan adalah pelanjutan dan pengembangan dari kebijakan luar
 negeri Dinasti Ming yang mengutamakan rukun-damai-harmonis, tetapi
 terdapat perbedaan yang hakiki pula, yakni Tiongkok sekarang sudah bukan
 negara feodal yang egosentrik; Tiongkok adalah negara berkembang terbesar
 yang sedang memperjuangkan masyarakat harmonis dan dunia harmonis.
 Tiongkok dengan konsekuen menyatakan tidak akan menjadi “kepala” untuk
 selama-lamanya dan menolak hegemonisme.  Sedangkan asas yang ketiga,
 iaitu “Hidup makmur bersama negara tetangga” justeru ditujukan untuk
 mengatasi kelemahan fatal dari kebijakan luar negeri Dinasti Ming yang
 mengabaikan faktor kemajuan ekonomi. Dengan dilaksanakannya asas yang
 ketiga, kebijakan luar negeri yang mengutamakan rukun-damai-harmonis itu
 baru bisa diletakkan atas dasar ekonomi pasar yang maju dan teori
 perkembangan yang ilmiah. 

   Indonesia adalah negara ASEAN yang terbesar, jumlah populasinya
 melebihi 2/3 dari jumlah populasi ASEAN. Indonesia dan Tiongkok merupakan
 dua negera terbesar di Asia Timur yang hubungannya sudah berlansung
 ribuan tahun lamanya. Dan dalam Konferensi AA tahun 1955 kedua negara telah
 berkerja sama dengan baik dan memainkan peranan yang penting sekali
 dalam menyukseskan konferensi tersebut. Demi membangun negara
 masing-masing dan memajukan hubungan strategis Tiongkok-ASEAN, adalah penting
 sekali untuk meningkatkan lebih lanjut hubungan kedua negara. Maka pada
 tanggal 5 April tahun 2005 dalam rangka memperingati 55 tahun dibukanya
 hubungan diplomatic RI-RRT dan 50 tahun diadakannya Konferensi AA,
 Presiden RRT, Hu Jingtao, dan Presiden RI ,Susilo Bambang Yudhoyono, telah
 mengeluarkan deklarasi bersama tentang membina hubungan kemitraan
 strategis Tiongkok-Indonesia dengan mengemukakan 28 pasal pelaksanaannya di
 tiga bidang: 1, kerja sama di bidang politik dan keamanan; 2, kerja sama
 di bidang ekonomi dan perkembangan; 3, kerja sama di bidang soaial dan
 budaya. Kalau ditinjau dari proses sejarah, hubungan kemitraan
 strategis Tiongkok-Indonesia itu memang sudah sewajarnya dan pada saatnya
 karena landasan sejarahnya sudah diletakkan di zaman Laksamana Zheng He dan
 di waktu Konferensi AA, sekarang seluruh syaratnya sudah mateng.
 Hubungan kemitraan strategis Tiongkok-Indonesia itu tentu akan memainkan
 peranan positif dan konstruktif bukan hanya bagi Tiongkok dan Indonesia,
 juga bagi ASEAN dan Asia Timur sebagaimana dikatakan oleh Duta Besar RI,
 Sudrajat, dalam sebuah wawancara: “Populasi Indonesia dan Tiongkok
 kalau dijumlah telah mencapai 1,500 juta orang lebih. Kita akan
 bersama-sama berusaha membangun Asia supaya menjadi lebih aman dan makmur”. 

Belum lama berseleng dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Susilo
 Bambang Yudhoyono ke RRT telah ditandatangani pula perjanjian ekonomi
 di berbagai bidang yang mencapai 7,5 miliar US dollar jumlahnya.
 Seterusnya Presiden Hu Jingtao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
 berkomitmen pula untuk meningkatkan nilai perdagangan menjadi 30 miliar US
 dolllar pada tahun 2010. Sudah tentu semua itu akan menambah kuatnya
 kepercayaan politik dan memperluas kerja sama kedua negara di segala
 bidang. Kalau ditambah lagi dengan jumlah populasi negara ASEAN lainnya,
 maka seluruhnya akan mencapai 2000 juta orang lebih. Boleh dibayangkan
 kalau semua sudah bertekad bulat untuk menjadi mitra strategis dan
 memperjuangkan terbentuknya Region Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok, maka
 pada tahun 2010 di dunia ini akan lahir satu pasar dunia yang terbesar
 dengan penduduknya sebanyak 2000 juta orang, GDPnya mencapai 200 miliar
 US dollar dan volume perdagangannya mencapai 120 miliar US dollar. Dan
 lagi hubungan kemitraan strategis itu dilandasi oleh tradisi Kebudayaan
 Timur yang mengutamakan rukun-damai-harmonis dalam keragaman, maka apa
 yang diidam-idamkan di zaman Dinasti Ming, iaitu “semua bangsa
 sama-sama menikmati perdamaian dan kesejahteraan dunia” ada kemungkinan
 terealisasi di zaman kini.

Dao De Jing (baca: Tao Te Ching)

Ini mungkin merupakan salah satu karya terbesar dari umat manusia. Kitab Dao De Jing ini adalah sebuah kitab yang dibuat oleh guru besar dan mpu dari semua filsafat klasik Cina, Lao Zi. Kitab ini berisi ajaran moral yang sangat luhur dan bahkan, dalam banyak hal, disetarakan dengan karya-karya para filsuf besar Yunani.

Kita tentunya tidak bisa melakukan studi komparasi secara gamblang mengenai kedua filsafat, barat (Yunani) dan timur (Cina), yang menjadi tempat awalan dari perkembangan filsafat di seluruh kawasan karena perbedaan sifatnya yang sangat jauh. Filsafat Barat sedikit banyak menyorot pada segi epistemologi dengan menitikberatkan pada perkembangan filsafat ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat timur banyak berkutat pada pengembangan moral manusia untuk mencapai tingkatan yang lebih luhur (junz, dalam Konfusianisme). Jadi, tulisan ini akan membahas Dao dari filsafat Cina saja.

Dao, secara harfiah, artinya jalan. Dalam artian “jalan” yang harus ditempuh manusia untuk mencapai keselarasan. Seluruh aliran mainstream filsafat Cina (Daoisme, Konfusianisme dan Buddhisme) merujuk pada Dao sebagai “tujuan akhir”.  Daoisme Lao Zi merujuk Dao sebagai satu cara “keselarasan” yang menghubungkan manusia dengan alam. Dao adalah sebuah “cara” yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang selaras dan serasi dengan alam. Dao ada dalam hubungan antara manusia dengan alam.

Dalam kaitannya itulah, Dao De Jing menjadi sebuah kitab rujukan (biarpun bentuknya seperti teka-teki atau puisi) untuk mencapai keselarasan antara manusia dengan alam.

Sejujurnya, gue sendiri juga gak terlalungerti baca Dao De Jing. Baca yang udah diterjemahin aja susah banget, apalagi yang masih pake wenyanwen (bahasa Cina klasik). Beruntunglah, R. L. Wing sudah memberikan ulasan dan penjelasan atas apa yang dimaksud oleh Lao Zi. Coba sekali-kali temen-temen baca deh… Resapi dengan baik dan… Silakan pusing!

Komunisme, Gaya China

Komunisme China adalah sebuah kasus yang spesial dan sangat menarik untuk dikaji. Ketika Komunisme ala Marx tidak membiarkan munculnya pasar dan lebih memantapkan pada pembangunan ekonomi terncana yang terpusat pada negara, maka komunisme Cina memberikan sentuhan dengan adanya pasar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari Cina sendiri.

Bersamaan dengan reformasi 1978, Cina memasuki sebuah era pasar dengan diperbolehkannya (bahkan mereka dianjurkan) setiap orang untuk berusaha di bidang swasta. Ini tentunya berlawanan dengan komunisme ortodoks Marxis karena berpotensi munculnya kembali kaum borjuis yang hampir 30 tahun diperangi oleh Cina era Mao.

Ini dilanjutkan dengan dibubarkannya komune pada 1982-1983. Ini memungkinkan petani untuk mengusahakan lahannya atas dasar kapitalisme (mencari untung sebesar-besarnya), karena kini petani yang sebelumnya melakukan produksi sesuai dengan perintah dari negara dan secara nyata tidak berhak atas kepemilikan hewan ternak, alat-alat pertanian dan lahan (kolektivisasi) kini bekerja dengan sistem sewa tanah.

Di sini, Deng menerapkan “shehui zhuyi shichang jingji” yang artinya masyarakat komunis dengan ekonomi pasar. Cina bukan hanya “membiarkan” pasar berkembang di Cina, bahkan mereka mengembangkannya untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Mereka juga membuka diri dengan membiarkan pasar internasional untuk berkembang di Cina dan bahkan kini sudah tergabung juga dengan WTO. Tentu saja, pengembangan ekonomi dengan cara ini mempunyai berbagai macam implikasi, baik yang negatif maupun yang positif. Tapi implikasi itu akan dibahas di posting lainnya.

cu @ d next post…

Demokrasi di Cina

body { background: #fff; margin: 0px; padding: 4px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; height: auto; width: auto; } Secara logika, seharusnya demokrasi merupakan hal yang haram untuk ada di negara sosialis komunis seperti Cina. Tapi ternyata, sejak 1990, telah ada bentuk demokrasi dan check and balance di Cina. Ini terjadi di desa Beiwang di Hebei.
Di desa ini, ada semacam lembaga pengawasan (Village Representatives Assembly) yang memiliki kekuasaan cukup luas dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengintervensi dan menegasikan keputusan dari partai!
Ini diungkapkan dalam tulisan Susan V. Lawrence hasil investigasinya selama dua hari.
Di desa itu, trias politica dijalankan dengan melalui cabang partai, komite desa dan VRA. Dan dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa kinerja pemerintahan dan komite desa menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah kehadiran dari VRA tersebut.
VRA adalah sebuah lembaga perwakilan yang terdiri dari 40 orang yang dipilih oleh masyarakat desa. Kerja dari VRA sangat transparan dan sejauh ini telah berhasil dengan baik.
Pada dasarnya kekuasaan dari VRA adalah untuk mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh komite desa. Akan tetapi ia juga memiliki pengaruh dalam keputusan penting yang ditetapkan oleh desa tersebut, terutama dalam hal ekonomi. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk memecat anggota komite desa yang menyeleweng, menganulir keputusan cabang partai, juga membantu kerja dari komite desa.
Ini merupakan sebuah terobosan besar dari sistem politik Cina, sekaligus juga membuktikan teori “kelokalan” Cina. Mungkin juga ini nantinya akan bisa berkembang lebih jauh lagi dan menjadi cikal bakal dari demokrasi di Cina sendiri, buktinya sampai data Januari 1994 saja, sistem VRA ini sudah digunakan di 75% dari seluruh desa di Hebei.

Dinasti Zhou, awal kebudayaan Cina dan Konfusianisme

Ada satu alasan utama kenapa dinasti Zhou disebut sebagai awal dari kebudayaan Cina. tapi, terlepas dari alasan tersebut, dinasti Zhou memang peletak dasar dari kebudayaan Cina secara umum.

Alasan pertama kenapa dinasti Zhou disebut seperti itu adalah peletakan dasar dari feodalisme. Pada masa itulah feodalisme mulai dikembangkan sebagai sistem pemerintahan Cina. Sebelumnya (pada dinasti Shang), sistem pemerintahan dibagi menjadi 4 pembesar dengan meletakkan kaisar sebagai pusat. sementara peraturan dan birokrasi pemerintahan belum dilakukan dengan baik.

Alasan kedua adalah banyaknya aliran filsafat yang berkembang -pada masa itu. Pada masa zaman negara-negara berperang (Zhan Guo Shidai) berbagai macam aliran berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mencari “jalan hidup” danaliran terbaik untuk mencapai kehidupan bahagia. Pada masa itulah berbagai filsuf dan aliran filsafat berkembang. Di antaranya yang terbesar adalah Legalisme (fa jia), Mohisme (mo jia), dan Konfusianisme (ru jia). Untuk mo jia dan fa jia akan dibahas dalam posting lainnya.

Konfusianisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Konfusius (Kong Zi). Beliau adalah seorang filsuf dari negara Lu. Prihatin dengan keadaan negerinya, ia berkelana untuk menyebarkan ajarannya yang berkisar pada masalah moral. Ada beberapa ajaran besar dari Konfusius antara lain:

1. Wu Lun (lima hubungan utama). Ajaran ini mengajarkan manusia untuk menjaga lima hubungan utama yaitu antara raja-menteri, bapak-anak, suami-istri, kakak-adik (laki-laki) dan antar teman.

2. Bahwa semua manusia itu pada dasarnya baik. Meng Zi menyatakan bahwa semua manusia itupada dasarnya baik. Untuk itu, yang diperlukan adalah kesadaran moral untuk membuat manusia menyadari kesalahannya. Hukum yang ketat tidak diperlukan apabila semua manusia sudah memiliki kesadaran moral yang baik.

Ini adalah dua ajaran inti Konfusianisme. Untuk yang berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan harus gue liat dulu sumber-sumbernya, oke! Coz gue gak hapal dengan konsep pemerintahan ala Konfusianisme.

Cu@d next post!!!

Soft Power China dan Pengaruhnya di Indonesia

Profesor Joseph Nye mengemukakan sebuah konsep mengenai soft power, yaitu pengaruh yang dimiliki suatu negara melalui penerapan pendekatan non fisik (senjata). Konsep ioni kini semakin berkembang dan digunakan oleh banyak negara besar dalam menerapkan pengaruhnya di seluruh dunia.

Pada awalnya, konsep ini digunakan untuk menerjemahkan pengaruh yang dimiliki oleh Amerika, misalnya dalam hal kebudayaan, lifestyle ala Amerika dan lain-lain yang telah mendunia dan memberikan “pengaruh tambahan” terhadap segala diplomasi yang dilakukan oleh Amerika.

Kini, hal yang sama juga diterapkan oleh China dan juga telah juga disahkan oleh Presiden Hu Jintao dalam pidatonya pada Kongres Partai Komunis China ke 17 kemarin. ini sekaligus juga sebagai legitimasi politik terhadap beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden hu, misalnya saja dalam hal konferensi seniman se-Cina yang diadakan sebelumnya.

Pengaruh dari soft power Cina ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang berusaha di”terapkan” oleh China melalui pemerintah Indonesia. Misalnya saja keputusan dari pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana kedatangan Dalai Lama seiring dengan kedatangan beliau ke Australia. Contoh lain dari softpower tersebut misalnya ketika pemerintah China meminta Indonesia untuk melarang Falun Gong untuk beraktivitas di Jakarta.

Pengaruh ini ditumbuhkan oleh China melalui berbagai media, akan tetapi yang paling terlihat dan diunggulkan oleh China adalah misalnya dengan pendirian Konfusius Institute (Gongzi xueyuan). Pemerintah China menganggarkan US$ 3 juta untu pendirian di berbagai negara. Saat ini, sudah berdiri Konfusius Institute di lebih dari 50 negara dan di Indonesia sendiri akan didirikan 4 Konfusius Institute di beberapa kota.

Sekarang ini, pengaruh soft power China sudah semakin besar, apalagi dengan keputusan dari pemerintah RRC untuk memberikan perhatian lebih terhadap soft power ini sehubungan dengan tesis kebangkitan masyarakat harmonis (hexie shehui) yang diajukan.