Sebagai salah satu negara yang semakin berkembang dan menjadi soreotan dunia, geliat Cina perlu diperhatikan. Sejak 1978 mereka menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat dan terus memegang peranan besar dalam ekonomi dunia. Oleh karena itu, mengerti langkah-langkah Cina akan menjadi sangat penting untuk mengantisipasi naga ini.
Selama ini, pembangunan yang berorientasi pada ekonomi yang berbasis ekspor berhasil membawa Cina ke jajaran negara-negara elit yang diperhitungkan, sehingga diperkirakan akan bisa menjadi salah satu pesaing utama dari Amerika Serikat. Bahkan, beredar spekulasi di kalangan rekan penulis sesama sinolog bahwa perang dagang yang terjadi antara Cina dengan beberapa negara lain adalah plot yang dibuat oleh AS dalam rangka menghambat pertumbuhan Cina.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, memang Cina kemungkinan akan terus mempertahankan pembangunan dengan berorientasi ekspor. Akan tetapi, pembangunan ekonomi dalam negeri akan dilakukan dengan lebih meningkatkan konsumsi. Selama ini, salah satu penyebab dari besarnya ekspor Cina adalah rendahnya daya serap domestik terhadap barang produksi sendiri. Rakyat Cina bukanlah tipe masyarakat yang konsumtif, bahkan cenderung sangat menekankan pada saving, sehingga konsumsi domestik tidak sebanding dengan produksi dalam negeri.
Masyarakat kelas atasnya memang mulai mengarah konsumtif, akan tetapi mereka lebih menyukai barang impor bermerek karena nilai gengsinya. Dengan pola ekonomi sekarang (produksi tinggi, konsumsi rendah) maka ditakutkan ekonomi Cina akan overheating dan bahkan bisa jadi mengalami Great Depression seperti AS dulu, sehingga jalan meningkatkan konsumsi domestik harus diambil.
Masalah dalam negeri yang lain yang menarik adalah masalah korupsi dan kesenjangan sosial. Menurut laporan dalam pidato Hu Jintao dalam kongres kemarin, korupsi mengambil setidaknya Rp 800 trilyun uang negara dan dilakukan oleh hampir semua lapisan birokrasi di Cina. Korupsi masih menjadi momok yang besar di Cina, padahal pemberantasan terhadap korupsi sudah sejak lama ditetapkan pada masa PM Zhu Rongji. Untuk itulah pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu program pembangunan utama Cina ke depannya.
Masalah kesenjangan sosial menjadi masalah domestik berikutnya yang menarik untuk diamati. Sebagai negara yang berhaluan sosialis-komunis sejak 1949, seharusnya kesenjangan sosial dan kelas masyarakat adalah hal yang tabu. Masyarakat Cina masih menganut sistem tanpa kelas sampai 1976 pada saat Mao Zedong berkuasa, akan tetapi Deng Xiaoping menyatakan “kaya itu mulia” dan kebijakan xia hai yang mengajak masyarakat untuk turun menjadi pengusaha swasta. Ini menimbulkan kelas “borjuis” baru di masyarakat Cina dan kembali menciptakan kesenjangan di dalam masyarakat, yang kini semakin melebar. Bahkan para penganut garis keras sosialis menyatakan bahwa Mao pasti akan “marah” melihat hal ini.
Kebijakan yang diambil Cina untuk mengatasi masalah ini perlu diamati. Sudah menjadi rahasia umum bahwa antara masyarakat kota dan desa terdapat jurang kesenjangan yang besar. Ini menyebabkan besarnya tingkat keinginan masyarakat pedesaan Cina untuk pindah ke kota dan mendapatkan hukou (tanda penduduk sekaligus sistem registrasi penduduk) kota, walaupun semntara dan hanya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh migran yang menduduki kasta terendah dalam masyarakat perkotaan Cina.
Dalam hal hubungan lua negeri, Cina kemungkinan akan mengambil jalan netral. Ini berarti mereka akan mengambil kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan berusaha mengambil peranan yang lebih besar dalam permasalahan global, selama itu tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik mereka. Di luar itu, kelihatannya keinginan mereka dalam mengambil pengaruh baik di region maupun dalam tataran global akan terus dilanjutkan.
Langkah seperti ini sudah diambl dalam berbagai permasalahan global yang terjadi sejak awal milennium. Mereka tidak mengambil langkah terkait dengan serangan sepihak Amerika pada Timur Tengah. Mereka juga tidak bersuara dalam konteks pertikaian Israel dan dunia Arab. Ini kemungkinan karena negara-negara Arab sudah mengalokasikan sumber daya energi mereka ke dunia secara global. Sementara pada kasus Myanmar akhir-akhir ini, mereka diam, bahkan terkesan mendukung pemerintahan junta. Ini dikarenakan Myanmar diproyeksikan Cina akan menjadi sumber energi mereka di masa depan.
Masalah terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah permasalahan Taiwan. “Propinsi” yang dianggap memberontak ini masih memperjuangkan kebebasannya dari Cina. Selama ini, pendekatan damai dan diplomasi masih menjadi langkah yang diambil oleh Cina dan mungkin masih akan menjadi langkah yang diambil ke depannya. Akan tetapi sampai kapan langkah ini akan diteruskan masih menjadi pertanyaan. Hingga saat ini, Cina masih terus meningkatkan kekuatan militer mereka dan jalan diplomasi juga masih buntu, terutama karena rendahnya keinginan Taiwan untuk unifikasi.
Selama Chen Sui-bian masih menjabat sebagai pemimpin Taiwan maka unifikasi tampaknya masih akan jauh panggang dari api. Saat ini, walaupun Cina sudah menjadi negara dengan belanja militer kedua terbesar di dunia setelah AS, militer Cina masih sangat lemah. Selain itu, kemungkinan pengucilan dan kehilangan pengaruh di dunia internasional karena agresi militer ke Taiwan juga menjadi penghambat serangan ke Formosa, selain bantuan pertahanan dari AS yang bermarkas di Jepang. Oleh karena itu, diplomasi dan usaha penghilangan pengakuan internasional bagi Taiwan adalah rencana terbaik dari Cina.
Secara umum, kebijakan Cina masih sama dan berkesan melanjutkan yang sudah ada. Akan tetapi, melihat perkembangan Cina sejak reformasi, maka bisa dilihat dengan kasat mata bahwa mereka akan semakin besar. Kemungkinan Olimpiade Beijing 2008 akan menjadi momentum besar selanjutnya bagi pembangunan Cina. Seperti naga muda mereka akan semakin matang dan siap melahap dunia dalam “arus” yang ditimbulkannya. Kini tinggal apakah Indonesia bisa “menungganginya” untuk kemajuan negeri.
